Peringatan Hari HAM ke- 71 Angkat Pelayanan Publik yang Berkeadilan

Peringatan Hari HAM ke- 71 Angkat Pelayanan Publik yang Berkeadilan

BANDUNG - Salah satu bentuk upaya Pemerintah dalam mendorong pemajuan dan pemenuhan HAM yaitu dengan melaksanakan kegiatan Peringatan Hari HAM Sedunia ke-71 yang dilaksanakan di kota Bandung, Jawa Barat pada tanggal 10 Desember 2019. Kegiatan tersebut dihadiri  langsung  oleh  Presiden  Republik  Indonesia  bersama  Menteri  Hukum  dan  HAM, Gubernur Jawa Barat, Walikota Bandung (sebagai tuan rumah) dan para Gubenur, Bupati dan Walikota yang terpilih mendapat penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM serta Kepala UPT yang menerima penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM di Kemenkumham.

Sejumlah 425 kabupaten/kota dari jumlah keseluruhan 514 kabupaten/kota, telah berpartisipasi dan menyampaikan data capaian di bidang pemenuhan Hak Asasi Manusia. Dari jumlah tersebut,  272  Kabupaten/Kota  memenuhi  kategori  Peduli  HAM,  dan  96  Kabupaten/Kota dikategorikan Cukup Peduli HAM. Adanya sejumlah perubahan dalam kriteria dan indikator dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota  Peduli  HAM,  ditambah  penggunaan  aplikasi  yang  lebih  terintegrasi  dan penilaian  eksternal  Kementerian  Hukum  dan  HAM,  untuk  mencapai  kriteria  kabupaten/kota peduli HAM ini cukup sulit dan ketat.  Namun, ternyata sebagian besar Pemerintah Daerah tetap memiliki komitmen tinggi untuk terus mengupayakan pemenuhan hak dasar bagi masyarakatnya, dan upayanya tersebut berhasil.

Sesuai dengan tema Hari HAM Sedunia ke-71 yaitu “Pelayanan Publik yang Berkeadilan” maka diberikan Penghargaan kepada Pelayanan Publik Berbasis HAM dari 612 Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Kementerian Hukum dan HAM. Total 74 UPT yang mendapat penghargaan terdiri dari Imigrasi 18 UPT, Ditjen Pemasyarakatan 56 UPT Penilaian sesuai Permenkumham Nomor 27 tahun 2018 dengan menilai Aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas, Ketersediaan Petugas yang  siaga  Kepatuhan  Pejabat,  Pegawai,dan  Pelaksana  terhadap  Standar  Pelayanan,  serta melakukan  penilaian  IKM,  IPK  serta  E-Lapor.  Ke  depan,  akan  dilaksanakan  penyusunan kebijakan pelayanan publik berbasis HAM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagai upaya peningkatan akuntabilitas kinerja dalam melayani hak dan kebutuhan masyarakat di bidang hukum dan HAM.

Selain penganugerahan tersebut, telah dilaksanakan juga berbagai rangkaian kegiatan dalam memperingati Hari HAM Sedunia ke-71. Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah Seminar yang bertemakan Seminar “Democracy & Freedom of Speech” di Universitas Trisakti, Seminar “Bussiness and Human Rights” di Universitas Bina Nusantara, Seminar “Pelayanan Publik yang Berkeadilan” di Universitas Sriwijaya dan Seminar Nasional 2019 “Paradigma Generasi Milenial dan  Perlindungan  Hak  dalam  Era  Digital”  di  Universitas  Padjajaran,  Diseminasi  Hak  Asasi Manusia  tentang  Pelayanan  Publik  Berbasis  HAM  di  34  Kantor  Wilayah  Kemenkumham, Pameran Pariwisata, Pameran Pelayanan Publik, Fun Walk dan Pameran, serta Lomba Cerdas Cermat. (humas ditjen ham/fpsh).

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *