Sowan ke BPHN Langkah FPSH HAM Tembus Nasional

Sowan ke BPHN Langkah FPSH HAM Tembus Nasional

JAKARTA, Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Jawa Barat bersama tim Pembinaan Kesadaran Hukum dan HAM Jawa Barat kembali melaksanakan silaturahmi dan audiensi kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Republik Indonesia. Sebelumnya, FPSH HAM Jawa Barat sempat melakukan audiensi pada bulan Februari 2019 lalu.

"Dulu sempat ke BPHN untuk melaksanakan sowan dan menyampaikan apa itu FPSH HAM. Alhamdulillah, sekarang kami diterima oleh bapak
Mohamad Yunus Affan, S.H., M.H. dan kami memaparkan beberapa kegiatan FPSH HAM selama 6 bulan dari Januari hingga Juli 2019," terang ketua FPSH HAM Jawa Barat, Nandi.

FPSH HAM Jawa Barat dan TIm Pembinaan Kesadaran Hukum dan HAM Jawa Barat bersama kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum.

Selain apa yang dikatakan ketua FPSH HAM Jawa Barat, kegiatan sowan ini juga membahas rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM melalui pembinaan kesadaran hukum dan HAM di kalangan pelajar melalui FPSH HAM yang sebelumnya telah dirancang oleh tim dari FPSH HAM Jawa Barat.

Kami menyampaikan kepada Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum karena melihat tugas pokok dan fungsinya sebagai penyusun kerangka peraturan menteri atau pun peraturan-peraturan di Kementerian hukum dan HAM," ujar Nandi.

Sementara itu, Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum, Mohamad Yunus Affan mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada Jawa Barat dan FPSH HAM yang selalu memberikan inovasi berupa kegiatan-kegitan positif dan kegiatan-kegiatan di masyarakat.

Setelah melakukan sowan ke Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum, FPSH HAM berserta tim melakukan sowan ke Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N.. Dalam sowan ini, FPSH HAM menyampaikan rancangan dan maksud tujuan forum ini. Kemudian, sebagai kepala BPHN RI, Prof. Benny mengapresiasi dan memberikan masukan bahwa forum ini tidak hanya sekedar kalangan SMA saja, melainkan berjenjang hingga perguruan tinggi karena pada akhirnya ujung tombaknya akan menjadi masyarakat.

"Dalam sowan tersebut, kami dua permintaan, pertama mengenai Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini agar bisa goal menjadi nasional di tahun 2019 akhir atau pun 2020," kata Nandi.

FPSH HAM juga memaparkan kegiatan media sosial dan launching majalah Lentera. Tidak terduga, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional ternyata bekenan menjadi pengantar dalam majalah Lentera dan siap launching dalam kegiatan Desa Keluarahan Sadar Hukum yang dilaksanakan di Jawa Barat.

"Jadi ada dua, kita meperkenalkan draf peraturan menteri dari FPSH HAM Jawa Barat, kedua tentang launcing majalah," tutur Nandi.

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasioanal Prof. Dr. H. R. Benny Riyanto, S.H., M.Hum., C.N. berharap pihaknya bisa menindaklanjuti usulan dari FPSH HAM untuk bisa dijadikan peraturan menteri kemudian dimasukkan ke program unggulan pemerintah di tahun 2021 tingkat nasional. (MHT).

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *