Tetap Patuhi Protokol Kesehatan, Bupati Pangandaran Lantik FPSH HAM Pangandaran

Tetap Patuhi Protokol Kesehatan, Bupati Pangandaran Lantik FPSH HAM Pangandaran

PANGANDARAN – Setelah melakukan proses yang panjang, akhirnya Bupati Kabupaten Pangandaran melantik pengurus Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAM) Kabupaten Pangandaran sekaligus menobatkan Duta Hukum dan HAM. Pelantikan dan penobatan tersebut digelar di Aula Sekretariat Daerah Pemerinah Kabupaten Pangandaran, Senin (7/9).

Hadir dalam pelantikan dan penobatan tersebut di antaranya Bupati Pangandaran, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, Tim Pembinaan Kesadaran Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, Ketua FPSH HAM Jawa Barat, dan sejumlah jajarannya.

Dalam sambutannya, Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengatakan, pertemuan ini sebagai salah satu wahana strategis untuk membangun kesadaran hukum dan HAM di kalangan pelajar melalui program pelantikan, pengukuhan Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM serta Penobatan Duta Hukum dan HAM.

“Kegiatan ini sebagai sarana untuk terus berkarya, bersinergi mendukung program pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Pangandaran dan program pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan Jabar Juara Lahir Bathin dengan kolaborasi dan inovasi,” kata Jeje Wiradinata di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran, Senin (7/9).

Menurutnya, Pembangunan dan pengembangan budaya sadar hukum merupakan sektor prioritas pembangunan nasional yang diarahkan untuk membentuk sikap dan perilaku masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya sebagai individu dan warga negara demi terciptanya kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

“Perwujudan dari pengembangan dan peningkatan budaya hukum dilakukan melalui penyuluhan hukum yang bertujuan agar masyarakat tahu hukum, paham hukum, sadar hukum, untuk kemudian patuh kepada hukum tanpa paksaan, tetapi menjadikannya sebagai suatu kebutuhan dan tergerak untuk menghargai dan patuh pada aturan hukum, sehingga akan tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat terhadap norma hukum peraturan perundangan-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum,” jelas Bupati Pangandaran itu.

Ia menyebut bahwa pelajar merupakan generasi penerus bangsa yang harus memahami dan menerapkan arti pentingnya hukum.

“Seperti yang kita ketahui bersama, di sekolah-sekolah masih banyak para pelajar yang melanggar peraturan-peraturan yang diterapkan, misalnya membolos sekolah, kurang disiplin, sering terlambat sekolah, ke sekolah naik kendaraan bermotor meskipun belum memiliki SIM, penggunaan obat-obatan terlarang dan lain sebagainya,” terangnya.

Peningkatan kesadaran hukum, lanjut dia, harus dimulai dari pendidikan. Pendidikan yang baik akan menghasilkan manusia yang bertanggung jawab, toleran, dan peduli dengan lingkungannya. Hanya orang-orang terpelajarlah yang mencintai ketertiban dan keharmonisan hidup bermasyarakat. Untuk itu, penting sekali adanya kesadaran hukum yang tinggi di kalangan pelajar karena dapat memberikan kenyamanan dan kedisiplinan, khususnya di sekolah dan pada umumnya di lingkungan masyarakat dan negara.

Kehadiran Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM Kabupaten Pangandaran sangat disambut baik dan diapresiasi oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran serta diharapkan dapat membentuk perilaku pelajar menurut hukum, hasilnya berupa terbentuknya Sekolah Sadar Hukum.

“Untuk mewujudkan Sekolah Sadar Hukum tentunya harus menjadi tanggung jawab bersama, baik itu para pelajar, bapak ibu guru di sekolah, aparatur serta lingkungan masyarakat. Sinergi yang baik antara pihak-pihak tersebut diharapkan mampu mewujudkan terbentuknya Sekolah Sadar Hukum,” lanjut Jeje.

Di samping adanya Sekolah Sadar Hukum, sebagai pelajar yang mempunyai semangat belajar dan keingintahuan yang tinggi, penting sekali untuk mengetahui dan memahami aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

“Untuk itu, saya berharap para pelajar mengikuti kegiatan ini dengan serius dan sungguh-sungguh serta turut berpartisipasi aktif. Semoga peristiwa ini menjadi kekuatan dan energi baru untuk sebuah perubahan. Semoga kegiatan ini memberikan pencerahan kepada kita semua, khususnya bagi para pelajar untuk menjadi pribadi yang sadar dan taat hukum, menuju masyarakat Pangandaran yang aman, tertib, dan tentram. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan petunjuk, pertolongan serta ridha dari Allah SWT,” harap mantan Wakil Bupati Ciamis itu.

Sementara itu, Tim Pembinaan Kesadaran Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, Hasbullah Fudail mengatakan, kegiatan ini diharapkan menjadi role model aktivitas FPSH HAM di masa Pandemi Covid-19 karena dilakukan dengan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan mengukur suhu tubuh.

“Setiap siswa dan guru pendamping menggunakan masker, mencuci tangan saat tiba di lapangan, dan diukur suhu tubuh sebelum masuk,” ujar Hasbullah.

Setelah dilakukan pelantikan dan penobatan juga disampaikan pembekalan dan sosialisasi Covid-19 oleh Kepala Dinas Kesehatan sekaligus Juru Bicara Tim Covid 19 Kabupaten Pangandaran. (hms/fpsh)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *