Urgensi Kesadaran Hukum-HAM Pelajar dan Omnibus Law

Urgensi Kesadaran Hukum-HAM Pelajar dan Omnibus Law

MAJALENGKA - Dunia pendidikan, para pengamat, kepolisian, kaum politisi, dan orang tuadibuat geger akibat banyaknya pelajar terlibat dalam massa demontrasi penolakan Undang-undang Cipta Kerja yang lebih dikenal dengan Omnibus Law. Pelajar yang terlibat dalam aksi tersebut dilakukan SMK, SMA bahkan SMP. Di beberapa media sosial dengan bangga dan tidak ada rasa takut para pelajar melakukan pengerusakan dan melempari para polisi.

Ini permasalahan utama yang dihadapi dunia pendidikan saat ini, demikian disampaikan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Dewi saat pembekalan Pengurus FPSH HAM Kabupaten Majalengka di Cabang Dinas IX Kertajadi, Selasa (20/10/2020). Khusus wilayah Kabupaten Majalengka dan Indramayu masing-masing ada 9 pelajar SMA/SMK yang masih ditahan kepolisian karena melakukan pengerusakan ketika demontrasi di Jakarta.

Kemendikbud dan kepolisian mengeluarkan kebijakan, bagi yang terlibat demontrasi tidak akan diterbitkan Surat Berkelakuan Baik sehingga akan menyulitkan para pelajar untuk bisa lanjut mencari pekerjaan atau pendidikan lanjutan . Secara khusus, Dewi meminta kepada tim untuk membantu memberi pencegahan kepada para pelajar di wilayah IX (Majalengka dan Indramayu) melalui kegiatan FPSH HAM .

Dalam pembekalannya, Hasbullah Sekretaris Tim Kesadaran Hukum dan HAM Jawa Barat dan Ida Suciati Pengawas Dinas Pendidikan Jawa Barat serta Nandi Ketua FPSH-HAM Jawa Barat memberikan materi. Menurut Hasbullah, visi dari FPSH-HAM adalah mendorong dan berkontribusi menyukseskan berbagai program Pemerintah.

Sementara atas berbagai persoalan hukum FPSH-HAM hadir dalam bentuk dialektika pemikiran dan gagasan bukan demontrasi anarkis.

Usai pembekalan, dilanjutkan kunjungan ke lembaga pemasyarakatan Majalengka dan Indramayu dalam rangka memberi wawasan kepada para pengurus untuk mengetahui dan memahami berbagai akibat yang ditimbulkan karena terjadinya pelanggaran hukum dan HAM.

Hasbullah berharap agara pengurus segera bisa dilantik Bupati Majalengka dan Indramayu maka pengurus harus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk membuat program positif dalam momentum peringatan Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan. (red/fpsh)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *